JAKARTA, KOMPAS.com - Tak banyak berubah. Begitulah kondisi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat terkait fungsi legislasi selama tahun 2012. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pencapaian produk undang-undang tetap masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas). Hingga penutupan masa sidang 2012, hanya 30 UU yang disahkan dari 69 UU yang masuk prolegnas 2012. Itu pun, 20 UU di antaranya adalah UU kumulatif terbuka seperti UU yang mengatur APBN, UU pengesahan perjanjian internasional, dan UU pemekaran wilayah.
Pada 2010, DPR hanya menyelesaikan delapan RUU prioritas dari 70 RUU yang masuk Prolegnas. Berikutnya, tahun 2011, dari target 70 RUU prioritas, hanya 18 RUU yang diselesaikan.
Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri menilai pemerintah dan DPR masih terjebak dalam situasi yang menyebabkan mereka secara rutin gagal mencapai target prioritas tahunan. Pasalnya, Prolegnas yang disusun tidak mampu mengestimasi kapasitas dan beban kerja kedua belah pihak.
PSHK melihat ada masalah dalam desain Prolegnas yang selama ini disusun sehingga pembahasan UU menjadi berlarut-larut. Perencanaan tidak diawali dan dilengkapi dengan persiapan waktu serta bahan yang memadai.
Ronald memberi contoh rapat pleno Badan Legislasi DPR pada 4 Desember 2012. Ketika itu, fraksi-fraksi meminta penundaan pembahasan RUU Pilpres.
"Posisi fraksi-fraksi seperti ini seharusnya sudah bisa tegas disampaikan sebelum Prolegnas lima tahun atau prioritas tahunan ditetapkan," katanya.
Selain kualitas perencanaan, PSHK juga melihat lemahnya koordinasi antara DPR dan pemerintah sehingga menganggu pembahasan RUU di tingkat I. Ronald memberi contoh pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran yang berlarut-larut. Hal itu, kata Ronald, terjadi karena hal teknis.
"Awalnya, RUU Pendidikan Kedokteran dibahas oleh Komisi X. Setelah sekian lama dibahas, Komisi IX ingin turut terlibat. Di sisi pemerintah, kelambanan terjadi karena Presiden belum mendapat laporan yang memadai dari wakil pemerintah yang ditugaskan membahas RUU itu," kata dia.
Pencapaian kinerja legislasi itu berbanding terbalik dengan anggaran yang disediakan. Berdasarkan data Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), DPR mengalokasikan dana sebesar Rp 466 miliar untuk penyusunan dan pembahasan RUU di tahun 2012. DPR selalu berdalih anggaran itu tidak akan terpakai seluruhnya.
"Dengan tidak terpakainya alokasi anggaran, DPR memperlihatkan kepada publik tidak memperhatikan aspek perencanaan anggaran. Seharusnya DPR tidak melakukan kemubaziran alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang tidak perlu seharusnya ditempatkan untuk anggaran kesejahteraan rakyat miskin," kata Uchok Sky Khadafi Koordinator Advokasi dan
Investigasi Sekretariat Nasional FITRA.
Menanggapi rendahnya kinerja legislasi, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, publik jangan melihat kinerja DPR dari segi kuantitas, namun kualitas UU yang telah dihasilkan. Menurut Marzuki, DPR telah merampungkan sejumlah UU yang menyangkut kepentingan rakyat seperti UU Bantuan Hukum, UU Fakir Miskin, UU Zakat.
"Nanti yang paling luar biasa UU tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Saya juga targetkan UU tentang Desa. Kalau itu diselesaikan, sasaran kami bahwa seluruh desa di Indonesia akan jadi desa sejahtera. Jadi jangan lihat dalam konteks jumlah, tapi dalam konteks kepentingan rakyat. Apakah UU yang dihasilkan menyentuh kepentingan rakyat atau tidak," kata Marzuki.
Ketidakdisiplinan
Salah satu faktor rendahnya legislasi itu akibat rendahnya kedisiplinan anggota dalam menghadiri rapat. Bangku-bangku kosong di alat kelengkapan hingga paripurna ketika rapat jamak terlihat. Semakin banyaknya anggota pemalas, DPR sampai memasang sistem presensi dengan finger print di ruang rapat paripurna. Sebelum finger print terpasang, oknum anggota Dewan kerap curang akibat sistem presensi manual.
Mereka hanya menandatangani presensi manual lalu meninggalkan ruang rapat. Anggota yang terlalu malas memilih meminta staf ahli atau asisten pribadinya untuk menandatangani presensi. Akhirnya, data presensi yang dipajang di depan ruang Badan Kehormatan DPR tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Finger print yang dipasangan awal Oktober 2012 pun belum efektif. Rapat paripurna masih memakai data presensi manual untuk melihat tingkat kehadiran. Begitu pula dengan daftar kehadiran yang diumumkan di depan ruang BK.
Ketua BK M Prakosa mengatakan, mulai tahun 2013, pihaknya akan mengumumkan tingkat kehadiran dengan mengacu data finger print. BK tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi ketidakdisiplinan anggota Dewan. BK menyerahkan kepada masing-masing fraksi.
"Untuk masalah kehadiran itu yang bertanggung jawab atasan masing-masing, komandanya (ketua fraksi). Dia yang bisa kasih hukuman. Jadi tergantung kepada fraksi dalam disiplinkan," kata Prakosa.
Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo mengaku pesimistis kondisi itu membaik di tahun 2013 jika melihat sistem pemilu dengan suara terbanyak dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Sistem finger print pun tak akan banyak pengaruh.
"Secara psikologis dan politis mendorong setiap anggota DPR yang bakal maju kembali untuk lebih intensif di daerah pemilihan ketimbang di DPR," kata Arif.
Kalau anggota Dewan saja sudah pesimistis, apalagi rakyat yang memilih mereka?
Baca juga:
Menanti Wakil Rakyat yang Tak Berkhianat
Ikuti refleksi 2012 di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam topik:
Refleksi 2012 Polhukam
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
