KOMPAS.com - SETAHUN menjelang kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, apresiasi publik terhadap kinerjanya tidak kunjung membaik. Persepsi terhadap penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, stabilitas politik, dan pemulihan ekonomi jalan di tempat. Kepercayaan publik dipertaruhkan.
Memasuki empat tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua, kepercayaan publik kian redup. Jajak pendapat triwulanan memperlihatkan, di antara empat bidang politik, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, kinerja penegakan hukum dan pemulihan ekonomi nasional dinilai publik mengecewakan.
Secara keseluruhan kepuasan publik di bidang hukum 28,6 persen, naik tipis dibandingkan tiga bulan sebelumnya, 26,3 persen. Dari berbagai indikator bidang hukum, publik mengungkapkan kekecewaan tertinggi terhadap jaminan kepastian hukum. Hanya seperlima bagian publik (22,8 persen) yang menyatakan puas. Tiga dari empat orang juga mengaku tidak puas dengan penanganan kasus-kasus kriminalitas. Sementara pembenahan aparat pelayanan masyarakat relatif meningkat (43,2 persen) dan tertinggi dalam aspek penilaian bidang hukum.
Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah tersangka dan mengungkap kasus korupsi baru mendongkrak citranya sendiri, belum mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negeri ini. Enam dari 10 responden tidak puas atas upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada di Kabupaten Lebak, Banten, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu bukti betapa kronisnya KKN di negeri ini. Peristiwa itu juga menjadi titik balik kepercayaan publik terhadap MK.
Kinerja ekonomi
Di mata publik, melemahnya nilai tukar rupiah hingga Rp 11.000 per dollar AS akibat pengaruh global menjadi sentimen negatif dari seluruh aspek penilaian kinerja ekonomi pemerintah. Tujuh dari 10 responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengendalikan nilai tukar rupiah. Proporsi ini termasuk yang paling rendah dibandingkan penilaian aspek lain dan paling rendah pada penilaian 15 bulan pemerintahan (Januari 2011).
Ketidakpuasan publik juga dialamatkan pada penyehatan perbankan nasional. Lebih dari separuh responden menyatakan hal itu. Upaya Bank Indonesia (BI) sebagai pengambil kebijakan moneter mengatasi gejolak rupiah dan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 7,25 persen belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan krisis. Konsekuensinya adalah suku bunga kredit perbankan ikut naik. Konsekuensi lanjutannya, pinjaman untuk investasi berkurang karena beban biaya dana semakin berat. Sementara tingkat kepuasan responden terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok relatif rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 21,7 persen responden.
Dicermati lebih jauh, persoalan kebutuhan pokok merupakan hal yang dinilai paling mendesak diatasi pemerintah. Di peringkat berikutnya, kenaikan harga barang dan upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Secara keseluruhan, meski apresiasi kinerja bidang ekonomi relatif sama dengan triwulan sebelumnya (27,8 persen), minimnya upaya pemulihan pemerintah membuat kepercayaan publik terhadap kekuatan perekonomian bangsa kian merosot. Optimisme perekonomian makin baik hanya disuarakan sepertiga responden, turun separuh bagian dari kondisi pada awal pemerintahan dan menjadi yang paling rendah sepanjang periode pemerintahan.
Jaminan keamanan
Bidang politik dan keamanan masih menjadi "primadona" pemerintahan Yudhoyono lantaran relatif terkendali. Ekspektasi relatif dapat dipenuhi. Paling tidak, empat dari 10 responden menggenggam keyakinan, pemerintah mampu mengendalikan situasi politik di dalam negeri.
Penegakan hak-hak sipil, seperti kebebasan berpendapat dan pers, dinilai positif. Di samping itu, keberhasilan pertemuan tingkat tinggi APEC di Bali juga mendongkrak citra positif Indonesia di mata internasional. Separuh responden mengapresiasi langkah diplomasi pemerintah memulihkan kepercayaan dunia internasional.
Menarik dicermati, jaminan keamanan merupakan hal paling mendesak diatasi. Berikutnya, kerusuhan sosial dan ancaman disintegrasi bangsa.
Meski kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan periode kedua Yudhoyono dipertaruhkan, hasil jajak pendapat triwulanan kali ini memperlihatkan bertahannya citra Presiden dan tingkat kebanggaan publik terhadapnya. Citra Presiden pada triwulan ini cukup tinggi, yakni 57,6 persen, jauh di atas citra pemerintahan 40,6 persen, sedikit naik dari triwulan sebelumnya (36,9 persen). (LITBANG KOMPAS)
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Anda sedang membaca artikel tentang
Persepsi terhadap Kinerja Pemerintahan SBY Jalan di Tempat
Dengan url
http://lovingmothertochild.blogspot.com/2013/10/persepsi-terhadap-kinerja-pemerintahan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Persepsi terhadap Kinerja Pemerintahan SBY Jalan di Tempat
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Persepsi terhadap Kinerja Pemerintahan SBY Jalan di Tempat
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar