JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati hingga saat ini Kementerian Perumahan Rakyat sudah menyalurkan 22.385 unit hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), atau setara dengan Rp1,121 Triliun, namun masih jauh dari target.
Dana FLPP ini sebaiknya segera dimanfaatkan oleh pengembang, jangan sampai mengendap di bank.
-- Syarief Burhanuddin
Ada pun target penyaluran, sebanyak 121.000 dalam setahun ini. Dengan kata lain, jumlah tersebut baru memenuhi 20 persen dari target. Demikian dikatakan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Sri Hartoyo di acara REI Expo 2013 di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (4/5/2013).
Sri mengungkapkan, Kemenpera menghargai ajang antara konsumen dan produsen produk properti ini. Hanya, ia mengakui, penyediaan rumah murah pada pameran ini sangat terbatas. "Pemerintah tidak alergi dengan rumah mewah. Namun, sebaiknya ada peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perumahan Rakyat Syarief Burhanuddin di Palangka Raya, Minggu (5/5/2013), mengatakan, masih terbuka peluang bagi pengembang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan dana subsidi FLPP tersebut. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 6 triliun lebih guna membantu subsidi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dana FLPP ini sebaiknya segera dimanfaatkan oleh pengembang, jangan sampai mengendap di bank," kata Syarief kepada Antara. Ia menambahkan, saat ini sebagian besar dana FLPP yang belum dimanfaatkan masih mengendap di bank. Dana FLPP tersebut, sebaiknya dimanfaatkan untuk jasa kontruksi atau kredit konstruksi sehingga dapat menurunkan biaya konstruksi dan harga rumah.
Masih menurut Syarief, FLPP disediakan pemerintah untuk membantu pengembang membangun perumahan murah dan layak huni bagi masyarakat. Dalam hal ini diberlakukan suku bunga tetap sebesar 7,25 persen sepanjang masa kredit dan uang muka yang ringan. Dalam penetapan harga rumah tersebut, pemerintah mengkategorisasikan wilayah menjadi empat bagian sesuai kondisi dan karakter masing-masing.
Kalimantan sendiri masuk dalam wilayah II dengan ketentuan harga rumah maksimal Rp 95 juta, minimal uang muka 10% dari harga serta nilai KPR maksimal Rp 85,5 juta. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan terkait pengembangan perumahan umumnya sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Khususnya masalah tanah, penetapan tata ruang selalu menjadi kendala karena tidak ada kejelasan.
Selanjutnya penetapan harga rumah yang berbeda setiap wilayah, lanjut Syarief, itu wajar karena adanya perbedaan karakter dimasing-masing daerah. Salah satu yang berpengaruh adalah perbedaan harga bahan bangunan.
"Diperkirakan harga bangunan akan terus naik, terutama menjelang rencana kenaikan tarif BBM sebentar lagi. Nantinya harga bahan bangunan juga naik antara 10 hingga 15 persen," katanya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Target Rumah Bersubsidi Baru Tercapai 20 Persen
Dengan url
http://lovingmothertochild.blogspot.com/2013/05/target-rumah-bersubsidi-baru-tercapai.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Target Rumah Bersubsidi Baru Tercapai 20 Persen
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Target Rumah Bersubsidi Baru Tercapai 20 Persen
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar